Sejak penyaluran bansos tunai secara digital berjalan pada 10 November 2026, banyak warga kebingungan soal satu hal: portal Perlinsos Digital hanya bisa dibuka dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Padahal tidak semua orang sudah mengaktifkan KTP digital itu. Kabar baiknya, untuk sekadar mengecek status bansos, warga tidak wajib punya IKD. Layanan Cek Bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) tetap bisa dipakai tanpa login, tanpa IKD, bahkan tanpa memasukkan NIK.
Bedanya ada pada fungsinya. Portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id dipakai untuk mendaftar PKH dan BPNT secara mandiri, melihat hasil kelayakan registrasi ulang, memperbarui data, sampai mengajukan sanggahan. Karena urusannya menyangkut data kependudukan dan rekening, aksesnya dikunci dengan IKD dan verifikasi wajah. Sementara situs Cek Bansos hanya menjawab satu pertanyaan: apakah nama seseorang tercatat sebagai penerima, dan bantuan apa yang tercatat atas namanya.
Cara cek lewat cekbansos.kemensos.go.id
Jalur ini paling mudah: cukup nama lengkap sesuai KTP dan alamat wilayah. Langkahnya:
- Buka cekbansos.kemensos.go.id lewat browser di HP atau laptop.
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat di KTP.
- Ketik nama penerima manfaat persis seperti tertulis di KTP.
- Masukkan empat huruf kode captcha yang muncul di layar. Kalau hurufnya kurang jelas, klik ikon biru untuk meminta kode baru.
- Klik tombol “Cari Data”.
Hasilnya ada dua kemungkinan. Kalau muncul “Data Tidak Ditemukan”, nama tersebut belum tercatat sebagai penerima di wilayah itu. Kalau datanya ditemukan, layar akan menampilkan nama penerima, usia, wilayah, status bantuan, jenis bansos, dan periode penyalurannya.
Satu hal yang perlu dipahami: layanan ini menampilkan status kepesertaan dan kelompok desil, bukan tanggal dana masuk rekening. Untuk memastikan dana sudah cair, cek saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau tanyakan ke pendamping PKH di wilayah masing-masing. Kalau nama tidak ketemu, cek lagi ejaan nama dan pastikan desa atau kelurahan yang dipilih sama dengan alamat di KTP.
Lewat aplikasi Cek Bansos dan Agen Perlinsos
Selain situs, ada dua jalur lain yang tidak mengharuskan warga punya IKD sendiri. Pertama, aplikasi Cek Bansos dari Kemensos yang tersedia di Play Store dan App Store. Unduh aplikasi, pilih “Buat Akun”, isi data diri sesuai KTP, lalu unggah foto KTP dan swafoto. Setelah verifikasi admin selesai, pilih menu “Cek Bansos”, isi wilayah dan nama lengkap, lalu klik “Cari Data”. Di aplikasi ini juga ada menu “Daftar Usulan” untuk mengusulkan diri atau tetangga sebagai calon penerima, yang nantinya diverifikasi Dinas Sosial kabupaten/kota.
Kedua, Agen Perlinsos. Bagi warga lansia, yang tidak punya HP, atau yang gagal verifikasi wajah, agen mendampingi warga mengakses layanan digital, mendaftar, memperbarui data, sampai mengajukan sanggahan. Warga yang belum punya akun IKD bisa datang ke kantor desa atau Disdukcapil terdekat untuk dibantu.
Kapan IKD tetap dibutuhkan
Jalur tanpa IKD hanya cocok untuk mengecek. Ada beberapa urusan yang tetap mengarah ke IKD, entah dipakai sendiri atau lewat pendampingan agen: daftar mandiri PKH atau BPNT di Portal Perlinsos, melihat status kelayakan hasil registrasi ulang, serta memperbarui data dan mengajukan sanggahan secara online. Kalau ingin daftar sendiri lewat portal, buka perlinsos.kemensos.go.id, pilih masuk dengan IKD, ketik NIK dan PIN IKD yang sudah diaktivasi, lalu lakukan verifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah, pilih menu daftar bantuan, tentukan PKH, BPNT, atau keduanya, lalu isi data pendukung dan kirim permohonan.
Kendala yang sering muncul
Masalah yang paling sering dialami pengguna adalah gagal verifikasi wajah — biasanya karena cahaya kurang, wajah tertutup masker atau kacamata, atau lensa kamera kotor. Coba di ruangan terang, wajah di tengah bingkai, dan ekspresi natural. Data KTP yang tidak cocok dengan Dukcapil juga bisa membuat verifikasi gagal; perbarui data di kantor Dukcapil. Selama IKD belum diaktivasi, portal tidak bisa dimasuki — pakai dulu cekbansos.kemensos.go.id untuk melihat status.
Jaga data pribadi, jangan asal kasih
Digitalisasi bansos juga membawa risiko baru. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengingatkan kepada Kompas.com bahwa pendaftaran ulang lewat portal web bisa menjadi target peretasan kalau arsitektur keamanannya tidak matang, termasuk potensi kebocoran di tingkat agen pendamping.
Karena itu, jangan pernah memberikan PIN ATM, PIN IKD, atau kode OTP kepada siapa pun, termasuk orang yang mengaku petugas atau agen. Pastikan alamat situs berakhiran kemensos.go.id dan cek dulu tautan dari pesan berantai WhatsApp atau Facebook. Pendaftaran dan pengecekan bansos gratis; pihak yang meminta bayaran supaya nama “dimasukkan” ke daftar penerima patut dicurigai.
Sebagai gambaran, penyaluran tahap keempat PKH dan BPNT periode Oktober–Desember 2026 sedang berjalan. BPNT diberikan Rp200.000 per bulan, sehingga penerima mendapat Rp600.000 sekaligus untuk tiga bulan, dan Kemensos tidak menetapkan tanggal pasti pencairan — dana masuk bertahap sehingga waktu penerimaan bisa berbeda antardaerah.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut evaluasi Kemensos menemukan sekitar 45 persen data penerima PKH dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. “Mari kita mulai kerja dari data,” kata Gus Ipul di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026). Karena itulah pemerintah menjalankan registrasi ulang lewat Perlinsos Digital, yang hingga 23 Oktober 2026 sudah mencatat 13,2 juta keluarga terdaftar.
Sumber: Mughu
