Mengecek status bansos di cekbansos.kemensos.go.id belakangan ini membuat sebagian warga terkejut. Desilnya naik, padahal kondisi ekonomi keluarga tidak berubah. Ada yang sebelumnya tercatat desil 3, kini menjadi desil 7, lalu khawatir namanya dicoret dari daftar penerima PKH atau BPNT.
Kekhawatiran itu wajar, tetapi desil yang bergeser belum tentu berarti bantuan hilang. Yang perlu dipahami dulu adalah apa itu desil, dan jalur apa yang tersedia bila data di dalamnya memang tidak sesuai kenyataan.
Desil adalah pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar, dari desil 1 untuk kelompok paling tidak mampu sampai desil 10 untuk kelompok paling mampu. Pengelompokan ini dihimpun dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sejak 2026 menjadi satu-satunya basis data untuk seluruh program bansos.
Patokan sasarannya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 yang direvisi melalui Kepmensos 22/HUK/2026. Desil 1 sampai 4 menjadi sasaran utama Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara desil 1 sampai 5 menjadi sasaran BPNT atau Sembako, PBI BPJS Kesehatan, dan program kesejahteraan sosial Kemensos lainnya.
Meski begitu, naiknya angka desil tidak otomatis memutus hak seseorang sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, Syahdiani, menegaskan hal itu saat memberikan keterangan di Buntok, Rabu (9/9/2026).
“Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret bansosnya. Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran,” kata Syahdiani.
Menurut dia, desil hanyalah alat ukur pemeringkatan relatif untuk menentukan skala prioritas, bukan syarat mutlak kelayakan penerima. Setiap program punya tolok ukur sendiri, dan kepesertaan tetap ditentukan oleh kriteria program serta penetapan resmi di awal periode penyaluran. Sebagai contoh, warga desil 1 sampai 4 memang masuk target utama PKH, tetapi hak itu gugur bila ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang berstatus pegawai negeri sipil atau karyawan berpenghasilan tetap di atas ambang batas.
Lalu kenapa desil bisa berubah padahal kondisi keluarga tetap? Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, pergeseran desil bisa terjadi murni karena pembaruan proporsional data kesejahteraan nasional. Saat ada pemutakhiran data, peringkat seseorang bisa bergeser secara relatif meski kondisi ekonominya tidak berubah.
Penyebab lainnya adalah pemutakhiran berkala yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan pindah domisili, serta pendataan awal yang kurang tepat di lapangan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menyebut desil dapat diperbarui apabila terdapat ketidaksesuaian melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos.
Satu hal yang perlu dicatat: angka desil tidak bisa diubah sendiri oleh warga. Yang bisa dilakukan adalah mengajukan pemutakhiran atau sanggahan atas data yang tidak sesuai, lalu data itu diverifikasi dan dihitung ulang oleh BPS. Kemensos membuka dua jalur resmi untuk itu.
Jalur pertama adalah jalur mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Unduh aplikasi resmi Cek Bansos di Play Store, lalu daftar akun bila belum punya dan masuk menggunakan akun tersebut. Setelah itu pilih menu “Usulkan Pembaruan” atau “Usul-Sanggah”, isi seluruh pertanyaan dan data sesuai kondisi keluarga yang sebenarnya, kemudian unggah foto rumah, KTP, dan KK bila diminta. Setelah pengajuan dikirim, petugas pendamping sosial akan datang ke rumah untuk melakukan survei, dan hasilnya menjadi bahan perangkingan ulang oleh BPS.
Jalur kedua adalah jalur formal lewat desa atau kelurahan. Datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dan temui operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Bawa KTP, KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bila ada. Petugas akan membantu mengisi formulir keberatan dan menginput pembaruan data ke sistem. Sanggahan itu kemudian dibahas melalui musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan survei lapangan oleh petugas untuk validasi, lalu diteruskan ke Dinas Sosial.
Berapa lama prosesnya? Tidak instan. Data yang diajukan harus melewati verifikasi berjenjang, dari desa atau kelurahan, Dinas Sosial kabupaten atau kota, Kemensos, sampai BPS. Rata-rata dibutuhkan satu sampai tiga bulan hingga hasilnya muncul di DTSEN terbaru, tergantung jadwal pemutakhiran triwulan BPS.
Ada satu status yang juga kerap membingungkan, yakni “Desil Null”. Status ini muncul bila seseorang baru masuk basis data, belum pernah didata, atau datanya sedang diproses. Status null bukan berarti tidak berhak menerima bansos, karena data bersifat dinamis dan masih bisa berubah pada pemutakhiran berikutnya.
Selama mengurus pemutakhiran data, warga juga perlu waspada terhadap penipuan. Seluruh layanan cek dan koreksi desil tidak dipungut biaya apa pun. Jangan percaya pihak yang menawarkan jasa menurunkan desil dengan bayaran, situs yang menyerupai cekbansos, maupun pesan WhatsApp atau SMS yang meminta kode OTP.
Bila masih ada pertanyaan seputar data bansos, warga bisa menghubungi call center Kemensos di 021-171 atau WhatsApp 08877-171-171. Pemutakhiran juga dapat diajukan melalui kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
Sumber: Kantamedia.com, Bungko.id
