Pemerintah menjadwalkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) mulai berjalan hari ini, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sistem baru ini mengubah cara bantuan sosial disalurkan: dari penyaluran lewat perantara menjadi transfer tunai langsung ke rekening penerima, dengan data tunggal sebagai penentu kelayakan.
Rencana peluncuran nasional ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan sistem tersebut secara langsung pada momen Hari Pahlawan.
Hingga Selasa pagi pukul 07.34 WIB, belum ada pengumuman resmi yang memastikan seremoni peluncuran sudah berlangsung. Namun persiapan di lapangan terus berjalan, dan pemerintah daerah diminta mempercepat registrasi warga.
Kelayakan dinilai dari data tanah dan kendaraan
Sehari sebelum jadwal pelaksanaan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan cara kerja penilaian kelayakan dalam sistem baru ini. Data warga yang terdaftar akan dicocokkan dengan identitas kependudukan serta informasi kepemilikan tanah dan kendaraan.
“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Artinya, warga yang dinilai mampu — misalnya memiliki mobil atau tanah yang luas — dapat dikategorikan tidak layak menerima bantuan. Sebaliknya, warga yang lolos pemeriksaan akan dikelompokkan sesuai jenis bantuan yang dinilai tepat untuknya: tunai saja, nontunai saja, atau keduanya.
Sistem ini dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Tujuannya agar penyaluran bantuan tunai maupun nontunai lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi risiko bantuan jatuh ke warga yang tidak memenuhi kriteria.
Registrasi sudah mencapai 18,8 juta KK
Dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial mencatat 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi per 6 November 2026. Jumlah agen yang terdaftar melampaui 1,05 juta, sementara lebih dari 502 ribu agen tercatat aktif membantu pendaftaran warga di daerah.
Aceh mencatat capaian registrasi tertinggi, yakni 51,25 persen, disusul Bali dengan 50,73 persen. Tito mendorong daerah lain membentuk satuan tugas percepatan, dengan kepala dinas sosial sebagai ketua tim, dinas kependudukan dan pencatatan sipil ikut terlibat, sekretaris daerah sebagai pengawas, dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
Bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar atau belum terbiasa memakai aplikasi, pemerintah mengandalkan agen untuk membantu pendaftaran. Registrasi mandiri tetap menjadi pintu masuk utama, lalu data yang masuk dicocokkan lintas layanan publik.
Apa artinya bagi PKH dan BPNT Tahap 4
Perlinsos Digital disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan prioritas pada 2027, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun untuk pencairan tahap 4 periode Oktober–Desember 2026 yang sedang berjalan, statusnya belum berubah.
Penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 hingga awal November masih berada pada tahap Surat Perintah Membayar (SPM) dan belum masuk tahap Surat Instruksi (SI). Artinya, dana tahap 4 belum masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima.
Sejumlah penerima sempat melaporkan adanya penambahan saldo di rekening KKS dalam beberapa hari terakhir. Dana tersebut bukan pencairan tahap 4, melainkan pembayaran susulan untuk penyaluran tahap 3 yang sebelumnya mengalami keterlambatan. Karena itu, penerima diimbau tidak langsung menyimpulkan bahwa bantuan periode Oktober–Desember sudah dicairkan.
Pemerintah juga belum menetapkan satu tanggal pencairan serentak untuk tahap 4. Sejumlah proyeksi menyebut dana utama masuk bertahap pada 15–30 November 2026, tetapi angka itu masih proyeksi, bukan jadwal resmi Kementerian Sosial.
Cara cek dan daftar lewat kanal resmi
Pendaftaran ke portal Perlinsos dilakukan melalui laman resmi perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK KTP dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), disertai verifikasi wajah. Sementara itu, status kepesertaan bantuan dapat dicek tanpa login IKD melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan alamat wilayah.
Perlu diingat, terdaftar di sistem Perlinsos tidak otomatis menjadikan warga penerima bantuan. Setiap pengajuan harus melewati pemeriksaan kelayakan sesuai parameter masing-masing program.
Masyarakat diimbau hanya mengakses kanal resmi tersebut dan waspada terhadap tautan atau pesan berantai yang mengatasnamakan Kemensos. Jangan memberikan data pribadi, kode verifikasi, atau nomor rekening kepada pihak yang tidak jelas, dan jangan percaya kabar tanggal pasti pencairan yang tidak bersumber dari pengumuman resmi.
Sumber: Journalarta
