JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan digitalisasi perlindungan sosial melalui portal Perlinsos menjadi kunci memperbaiki ketepatan data penerima bantuan sosial. Penegasan itu disampaikan Gus Ipul — sapaan akrabnya — dalam rapat koordinasi rencana peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, beserta para menteri dan kepala badan terkait lainnya.
Gus Ipul menyebut tiga perubahan utama dalam transformasi ini. Pertama, data penerima bantuan yang selama ini tertutup akan dibuka ke publik. Kedua, verifikasi identitas penerima diperkuat dengan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah (face recognition). Ketiga, data diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga.
“Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul.
Keterbukaan data itu, menurut dia, dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan data yang terbuka, masyarakat bisa ikut mencermati daftar penerima bantuan dan menyampaikan masukan atau sanggahan bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Selain keterbukaan, seluruh penerima manfaat akan menjalani registrasi ulang dengan verifikasi identitas yang lebih ketat. Selama ini pendataan bansos mengandalkan prinsip by name by address, yakni pencocokan berdasarkan nama dan alamat. Ke depan, sistem tersebut dilengkapi verifikasi biometrik.
“Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru,” jelas Gus Ipul.
Ia menilai verifikasi biometrik menjadi perubahan penting agar bantuan benar-benar diterima orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dalam sistem lama, masih ada celah bantuan diterima pihak yang tidak berhak.
Gus Ipul juga mengapresiasi keterhubungan data antarinstansi yang menurutnya baru pertama kali terjadi sedalam ini. “Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan penguatan sistem harus dibarengi sosialisasi yang terus-menerus. Pemahaman masyarakat soal perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan data, dan proses verifikasi penerima perlu ditingkatkan agar transformasi berjalan efektif. Keamanan data pun harus diperkuat seiring makin terintegrasinya sistem.
“Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” katanya.
Bagi masyarakat, ada dua hal yang bisa dilakukan menyambut perubahan ini. Pertama, mengikuti registrasi ulang penerima manfaat melalui kanal resmi Perlinsos milik Kementerian Sosial — bukan lewat tautan yang disebar di media sosial atau pesan berantai. Kedua, ikut mengawasi: begitu data penerima dibuka, warga bisa memeriksa dan menyampaikan sanggahan resmi bila menemukan data yang tidak sesuai, misalnya tetangga yang mampu tercatat sebagai penerima.
Pemerintah juga mengajak masyarakat menjadi Agen Perlinsos untuk membantu tetangga yang kesulitan menggunakan perangkat digital — lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang gagap teknologi — melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Sementara itu, mekanisme usul-sanggah lewat aplikasi Cek Bansos tetap berjalan bagi warga yang menemukan data penerima tidak sesuai kondisi di lapangan.
Sumber: bsinews.id — https://bsinews.id/gus-ipul-digitalisasi-bansos-perlinsos
Sumber: pusaran.co — https://pusaran.co/gus-ipul-tegaskan-digitalisasi-bansos-perkuat-akurasi-dan-transparansi/
