Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan evaluasi internal Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako selama ini dinilai belum tepat sasaran. Temuan itu disampaikan Gus Ipul — sapaan akrabnya — saat memaparkan hasil pemutakhiran data penerima bantuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Angka 45 persen tersebut merujuk pada temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) atas subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN, yang nilainya lebih dari Rp500 triliun. Bagi Kemensos, angka itu menjadi dasar pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima bantuan.
Yang paling menyita perhatian dari pemaparan itu adalah temuan di lapangan: lebih dari 100 ribu penerima bansos tercatat memiliki tabungan di atas Rp100 juta. Kemensos juga menemukan lebih banyak penerima lain yang simpanannya di atas Rp50 juta.
Gus Ipul menegaskan temuan tersebut masih perlu ditelusuri lebih jauh. Kepemilikan tabungan besar, kata dia, belum bisa langsung dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang tidak layak menerima bansos. Yang harus dipastikan antara lain apakah rekening itu milik penerima sendiri, apakah saldonya masih aktif, dan bagaimana kondisi ekonomi keluarganya saat ini.
Di sisi lain, pembenahan data selama dua tahun terakhir justru menemukan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang sebelumnya tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. “Maka dalam waktu dua tahun ini kita konsolidasi dan sekarang ada 4 juta lebih keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya dia tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah,” kata Gus Ipul.
Koreksi data juga berjalan ke arah sebaliknya. Sejumlah keluarga yang sebelumnya rutin menerima bansos kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Koreksi itu mencakup PKH, bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Gus Ipul menyebut masih banyak warga miskin yang belum tercatat dalam data pemerintah. Ia menyebut kelompok itu sebagai “the invisible people”, warga yang kondisi dan kesulitannya belum tertangkap oleh angka maupun data.
Untuk memperbaiki ketepatan sasaran, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak itu data penerima tidak lagi dikelola masing-masing kementerian secara terpisah, melainkan dipusatkan dan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemutakhiran data ditempuh melalui dua jalur. Jalur formal berjalan berjenjang dari RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan, hingga BPS. Jalur partisipasi masyarakat dibuka lewat aplikasi Cek Bansos. Hasil pemutakhiran nantinya dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, dengan desil 1 sebagai kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah.
Ajakan memperbaiki data itu disampaikan Gus Ipul saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam (1/11/2026). “Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data,” ujarnya.
Kemensos juga mengembangkan sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) yang menghubungkan data penerima dengan berbagai basis data pemerintah, antara lain kepemilikan sertifikat tanah dari ATR/BPN, kendaraan bermotor melalui Samsat, penggunaan listrik melalui PLN, data kependudukan dari Dukcapil, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sistem itu sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025. Sekitar 80 persen warga di wilayah tersebut mendaftar ulang melalui sistem itu, meski hanya 10 persen yang melakukannya secara mandiri dan sisanya dibantu agen Perlinsos. Dalam uji coba itu sistem menemukan tingkat kesalahan atau anomali hingga 77 persen pada data yang dimiliki pemerintah.
Ke depan, pemerintah berencana menambahkan verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh orang yang namanya tercatat dalam data. Selama ini identitas penerima mengacu pada nama dan alamat, sehingga masih ada kemungkinan bantuan diterima anggota keluarga atau orang lain.
Bagi penerima, pembenahan data ini berarti status kepesertaan bisa berubah. Data penerima diperbarui setiap triwulan, sehingga nama yang tercatat pada tahap sebelumnya belum tentu masih ada di tahap berikutnya. Karena itu penerima disarankan mengecek statusnya secara mandiri lewat situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
Masyarakat juga bisa menyampaikan usulan atau sanggahan atas data penerima melalui aplikasi Cek Bansos, pusat layanan telepon di nomor 021-171, layanan WhatsApp di nomor 08877-171-171, serta kanal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id.
Gus Ipul mengingatkan penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pembenahan data, kata dia, menjadi langkah awal agar perlindungan dan jaminan sosial dari negara diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.
Sumber: NTV News (https://www.ntvnews.id/news/01124116/mensos-ajak-rt-dan-rw-perbaiki-data-bansos-targetkan-penyaluran-tepat-sasaran) dan AFU.id (https://afu.id/nasional/100-ribu-penerima-bansos-ternyata-orang-kaya-punya-tabungan-di-atas-rp100-juta)
