JAKARTA — Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut skema ini sudah berjalan untuk sejumlah program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Suahasil menjelaskan hal tersebut saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Menurut dia, transfer langsung ke rekening bukan sekadar mempercepat pencairan, melainkan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara.
“Untuk penerima perlindungan sosial, datanya datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial yang tahu siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya, dia kasih tahu nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin,” ujar Suahasil.
Mekanisme itu dikenal sebagai government-to-person (G2P) payment, yakni pembayaran langsung dari pemerintah kepada individu penerima tanpa perantara. Dalam praktiknya, Kementerian Sosial bertugas menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan sekaligus menyiapkan nomor rekening mereka. Kementerian Keuangan kemudian menyalurkan dana secara berkala berdasarkan data tersebut.
Menurut Suahasil, skema serupa selama ini sudah diterapkan untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri, serta tunjangan profesi guru. Kini pemerintah memperluasnya ke ranah bantuan sosial, dan masih mengupayakan agar penyaluran yang belum memakai rekening bank ikut dialihkan.
Selain mengejar efisiensi pengelolaan keuangan negara, transfer langsung juga ditujukan memperluas inklusi keuangan. Pemerintah mendorong masyarakat memiliki rekening bank agar dapat mengakses layanan keuangan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika menerima bantuan.
Penegasan ini disampaikan Suahasil merespons usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono agar pembayaran gaji aparatur negara disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Suahasil menolak usulan tersebut dan memastikan gaji tetap ditransfer langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai.
Langkah itu juga sejalan dengan rencana program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program tersebut, warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 direncanakan memperoleh rekening dengan saldo awal Rp50.000. Data calon penerima bersumber dari program bantuan sosial dan Kementerian Sosial.
Perlu dicatat, kebijakan ini bukan berarti ada bantuan baru. Transfer langsung adalah cara penyaluran, bukan program tambahan. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar tetap menerima bansos sesuai jadwal masing-masing program, misalnya PKH dan BPNT tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2026 yang disalurkan bertahap.
Dengan skema ini, penerima tidak perlu mengantre atau mendatangi kantor untuk mengambil dana tunai. Bantuan masuk otomatis ke rekening yang datanya tercatat di Kemensos, lalu bisa ditarik atau dibelanjakan lewat bank penyalur dan agen resmi.
Bagi KPM, kebijakan ini menjadi pengingat pentingnya memastikan data kependudukan dan nomor rekening tercatat dengan benar di Kementerian Sosial. Ketepatan transfer sangat bergantung pada validitas data yang diserahkan Kemensos kepada Kementerian Keuangan.
Masyarakat dapat memantau status kepesertaan bansos melalui layanan resmi Kemensos, yakni situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos, dengan memasukkan NIK sesuai KTP. Seluruh proses pendataan dan penyaluran bansos tidak dipungut biaya — waspadai oknum yang meminta imbalan dengan dalih mempercepat pencairan.
Sumber: NTVNews, Lingkar.news, SuaraGarut (Kompas.com), Liputan6.com
apa kah saya dapat