Pekerja yang menanti Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih harus bersabar. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menetapkan tanggal pencairan bantuan senilai Rp900.000 itu karena anggarannya masih diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah tetap menargetkan penyaluran berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, sebagaimana dilaporkan Kompas.com. Menurut Indah, proses penyaluran BSU 2026 masih berada pada tahap koordinasi dan pengajuan anggaran, bukan pada tahap pelaksanaan pembayaran.
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Indah.
Pada Minggu, 8 November 2026, Indah kembali menegaskan bahwa bantuan ini disiapkan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja pada kuartal IV tahun ini. Ia menyebut pemerintah ingin bantuan tersebut disalurkan dengan tepat. Pernyataan itu sekaligus menjadi penanda bahwa hingga awal pekan kedua November, belum ada tanggal pasti kapan dana mulai masuk ke rekening pekerja.
Dengan status tersebut, rentang November hingga Desember 2026 masih merupakan rencana penyaluran. Pekerja belum bisa menjadikannya sebagai kepastian kapan dana bantuan akan diterima, dan perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah setelah proses koordinasi anggaran dan persiapan teknis selesai.
Skema BSU 2026 dan Anggarannya
BSU 2026 merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV-2026. Besarannya ditetapkan Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Dana tidak dibayarkan per bulan, melainkan sekaligus, sehingga setiap pekerja yang memenuhi ketentuan menerima total Rp900.000.
Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Regulasi tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 30 September 2026. Sebagai perbandingan, anggaran BSU pada 2025 tercatat Rp10,72 triliun.
Siapa yang Berhak Menerima BSU 2026
Penerima BSU harus warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Mereka bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, atau anggota Polri aktif, serta berpenghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah.
Batas upah Rp3,5 juta bukan batas mutlak. Di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah penerima mengikuti UMK setempat. Di daerah tanpa UMK, batasnya mengikuti upah minimum provinsi (UMP). Upah yang menjadi dasar penentuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kelompok yang diprioritaskan. Pekerja tidak perlu mendaftar karena penerima ditetapkan berdasarkan data pemerintah. Kemnaker mengimbau pemberi kerja menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi syarat.
Cara Cek dan Jalur Penyaluran
Hingga 9 November 2026, mekanisme pengecekan penerima BSU 2026 belum diumumkan secara resmi. Laman bsu.kemnaker.go.id baru memuat pemberitahuan bahwa mekanisme pengecekan akan diumumkan secara resmi. Pekerja dapat memantau pengumuman melalui kanal resmi Kemnaker atau menghubungi pusat layanan di nomor 1500 630.
Penyaluran BSU direncanakan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Pada penyaluran sebelumnya, status penerima dapat dicek melalui laman BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, dan PosPay.
Waspada Tautan Palsu Mengatasnamakan BSU
Kemnaker mengingatkan pekerja agar tidak mengeklik tautan yang mengatasnamakan BSU. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi Kemnaker, yakni laman bsu.kemnaker.go.id, atau melalui pusat layanan 1500 630. Tanggal pencairan yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi resmi sebaiknya tidak dipercaya.
Selama anggaran belum disetujui Kemenkeu, jadwal November hingga Desember 2026 tetap berstatus rencana. Pekerja disarankan memantau kanal resmi secara berkala dan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya tercatat dengan benar.
Sumber: AFU.id — https://afu.id/ekonomi/kenapa-bsu-rp900-ribu-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker
