JAKARTA, PKH NEWS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mematangkan skema pengangkatan serta penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kerangka Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam sistem kepegawaian nasional terbaru, PPPK dan PNS adalah dua pilar utama ASN yang diatur seimbang. Penguatan posisi guru PPPK dilakukan lewat perpanjangan kontrak otomatis berbasis kinerja, hingga pembukaan jalur pengalihan ke status PNS secara bertahap sesuai regulasi.
Kebijakan ini memberi kepastian status, jenjang karir, dan kesetaraan hak kesejahteraan bagi pendidik honorer maupun guru PPPK aktif di seluruh Indonesia.
Kedudukan Guru PPPK dalam Sistem ASN Terbaru
Sesuai Undang-Undang ASN yang berlaku, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara sah berstatus Pegawai ASN. Guru PPPK memiliki kedudukan hukum dan perlindungan yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Beberapa poin krusial kedudukan guru PPPK sebagai ASN:
- Kesetaraan Hak dan Tunjangan: Guru PPPK berhak atas gaji pokok, tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan keluarga, serta jaminan kesehatan yang setara dengan PNS pada tingkatan golongan yang sama.
- Jaminan Pensiun dan Hari Tua (JHT): Melalui skema Defined Contribution, guru PPPK memperoleh jaminan pensiun dan perlindungan hari tua layaknya PNS.
- Pengembangan Kompetensi: Berhak atas alokasi jam pelatihan dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas pengajaran.
Mekanisme dan Skema Peralihan Guru PPPK ke PNS
Meski sama-sama berstatus ASN, banyak pendidik mempertanyakan opsi peralihan dari PPPK menjadi PNS. Pemerintah menetapkan skema dan syarat ketat bagi guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS:
1. Seleksi CPNS Khusus Formasi Jabatan Fungsional
Guru PPPK yang memenuhi syarat kualifikasi dan usia (di bawah 35 tahun) tetap boleh mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat formasi dibuka pemerintah daerah maupun pusat.
2. Tanpa Perlu Mengundurkan Diri (Aturan Khusus)
Berdasarkan aturan terbaru KemenPAN-RB, guru PPPK dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dapat melamar seleksi CPNS tanpa harus melepaskan atau mengundurkan diri dari status PPPK-nya terlebih dahulu — dengan syarat mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi setempat.
3. Penilaian Kinerja (Predikat Sangat Baik)
Bagi guru PPPK yang tidak berpindah ke status PNS, pemerintah menjamin kepastian perpanjangan masa kerja berkelanjutan hingga batas usia pensiun (60 tahun untuk Jabatan Fungsional Guru), selama hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (SKP) bernilai minimal Baik atau Sangat Baik.
Syarat Utama Pengajuan dan Perpanjangan Kontrak Guru PPPK
Agar status ASN tetap aman dan berkelanjutan, guru PPPK wajib memenuhi kualifikasi berikut:
- Kualifikasi Akademik: Ijazah minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang linier dengan mata pelajaran yang diampu.
- Sertifikat Pendidik (Serdik): Sertifikasi resmi sebagai bentuk profesionalisme tenaga pengajar.
- Kinerja Pengajaran: Memenuhi beban kerja minimal jam mengajar sesuai standar kementerian.
- Bebas Pelanggaran Disiplin: Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang maupun berat selama masa kontrak berjalan.
Guru PPPK yang memenuhi seluruh syarat di atas diimbau menjaga kinerja dan kelengkapan administrasi agar perpanjangan kontrak maupun pengajuan peralihan ke PNS berjalan lancar sesuai regulasi.
Ibu rumahtangga