Jakarta — Delapan hari menjelang 10 November 2026, pemerintah mematangkan peluncuran nasional Perlinsos Digital, sistem baru pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut 60 juta orang sudah terdata di sistem Government Technology (GovTech) sebagai calon penerima yang memenuhi syarat, dan jumlah itu ditargetkan menembus 100 juta orang saat peluncuran.
“Per hari ini sudah 60 juta yang mendaftar, yang terdaftar di dalam GovTech itu yang qualified untuk menerima bansos,” kata Luhut dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Tanggal 10 November sendiri masih berstatus usulan yang diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. “Kalau tidak ada perubahan sekitar tanggal 10, sebenarnya kami usulkan pada Presiden tanggal 10 akan di-roll out secara nasional,” ujar Luhut. Artinya, jadwal itu bisa saja bergeser bila Presiden memutuskan lain.
Menjelang peluncuran, ada tiga hal yang perlu dibedakan agar tidak tercampur. Pertama, peluncuran sistemnya: portal dan basis data terpadu mulai dipakai secara nasional. Kedua, peralihan mekanisme penyaluran ke transfer tunai langsung kepada penerima, yang dilakukan bertahap. Ketiga, dana yang benar-benar masuk ke rekening masing-masing penerima — yang jadwal dan teknisnya masih menunggu pengumuman resmi. Peluncuran sistem bukan berarti bantuan langsung cair ke semua orang pada hari yang sama.
Arah perubahan itu sudah disampaikan Luhut saat melaporkan perkembangan persiapan kepada Presiden pada 25 Oktober 2026. “Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” katanya, seperti dilansir Detikcom. Ke depan, subsidi tidak lagi melekat pada produk, melainkan diberikan langsung kepada individu penerima.
Persiapan di lapangan diklaim sudah menjangkau seluruh wilayah. Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN Mochammad Firman Hidayat menyebut uji coba sistem telah mencakup 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga tercatat dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial, dengan sekitar 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu warga mendaftar.
Angka pendaftaran lewat portal juga terus bergerak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat 15,7 juta kepala keluarga sudah mendaftar melalui Portal Perlinsos hingga akhir Oktober, dengan target 48 juta kepala keluarga. Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi Yessi Arnaz Ferari menyebut pendaftar bertambah 300 ribu hingga 500 ribu kepala keluarga setiap hari. Komdigi menegaskan, angka pendaftaran itu belum mencerminkan jumlah penerima yang ditetapkan — penetapan penerima tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
Bagi warga yang belum mendaftar, pendaftaran dilakukan secara mandiri lewat portal perlinsos.kemensos.go.id. Portal ini berbasis web, bukan aplikasi, sehingga bisa dibuka lewat peramban ponsel. Syarat yang perlu disiapkan adalah NIK KTP elektronik, nomor ID meteran listrik PLN, dan verifikasi wajah melalui teknologi face recognition. Warga yang kesulitan bisa meminta pendampingan Agen Perlinsos di wilayahnya, termasuk kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Sejumlah hal masih terbuka dan patut ditunggu pengumuman resminya. Persyaratan rekening bank, bank penyalur yang dipakai, besaran bantuan pada skema baru, serta jadwal pencairan belum diumumkan. Luhut sendiri mengakui jumlah akhir penerima belum bisa dipastikan karena pendataan masih berjalan, dan pemerintah akan mengevaluasi hasilnya hingga akhir tahun ini.
Yang juga perlu diingat, terdaftar di portal bukan jaminan otomatis menerima bantuan. Kelayakan tetap ditentukan lewat verifikasi data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi, dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk 2027, calon penerima PKH dan BPNT memang diwajibkan mendaftar lewat Perlinsos Digital, tetapi keputusan penerimaan tetap mengikuti hasil verifikasi.
Warga diimbau hanya memakai kanal resmi: portal perlinsos.kemensos.go.id untuk pendaftaran dan cekbansos.kemensos.go.id untuk memeriksa status penerima PKH dan BPNT. Jangan mudah percaya pesan berantai yang menjanjikan pencairan pada tanggal tertentu atau meminta data pribadi. Bila membutuhkan penjelasan, Kemensos dapat dihubungi lewat call center 171 atau WhatsApp Center 08877-171-171.
Sumber: Investortrust, Media Kompeten (mengutip Detikcom), Cirebon Times (forum Komdigi)
