Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Setiap keluarga mendapat 30 kilogram beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026, yang dibagikan sekaligus dalam satu kali penyaluran.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari program bantuan pangan periode Juli–September 2026 yang sudah selesai. Sasarannya adalah keluarga yang masuk kelompok desil 1 sampai desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Secara nasional, pemerintah menyiapkan hampir 1 juta ton beras untuk program ini, dan penyalurannya ditangani Perum Bulog.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut sudah disetujui Presiden. Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 8 Oktober 2026, ia menjelaskan setiap penerima mendapat 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan, lalu dirapel menjadi 30 kilogram.
“Bapak Presiden sudah menyetujui bantuan pangan untuk desil satu sampai desil empat. Masing-masing mendapat 10 kilogram per bulan untuk Oktober, November, dan Desember. Penyalurannya dirapel sekaligus menjadi 30 kilogram,” ujar Zulkifli.
Penyaluran di lapangan sudah berjalan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pembagian dimulai pada 25 Oktober 2026. Kemudian pada Selasa, 3 November 2026, Zulkifli turun langsung ke Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat. Di kota itu saja, sebanyak 74.716 kepala keluarga tercatat sebagai penerima, dengan total beras yang dibagikan mencapai 2.241.480 kilogram.
Sehari setelahnya, Rabu, 4 November 2026, giliran Kelurahan Baloi Permai, Kota Batam, yang menjadi lokasi penyaluran. Di Sumatera Barat, penyaluran bantuan pangan ini menyasar 648.991 penerima dengan total kuantum beras 19.469 ton.
Berbeda dengan PKH dan BPNT yang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bantuan beras dibagikan langsung dalam bentuk fisik. Pembagian dilakukan di kantor kelurahan dan desa berdasarkan undangan, sehingga warga tidak perlu datang tanpa pemberitahuan. Di beberapa daerah, Bulog juga membuka opsi bagi warga yang memenuhi kriteria penerima tetapi belum mendapatkan undangan untuk berkoordinasi dengan kantor Bulog setempat.
Zulkifli juga meminta warga yang persediaan berasnya sudah habis namun belum menerima bantuan agar melapor. “Kalau mendesak Bulog belum bagi, dia bisa datang ke kantor Bulog ngambil, ya tunjukkan dia memang tidak mampu,” katanya saat di Batam.
Bagi warga yang ingin memastikan statusnya sebagai penerima, pengecekan bisa dilakukan melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, lalu isi kode verifikasi yang tampil di layar. Perlu dicatat, data penerima memakai DTSEN yang dimutakhirkan Badan Pusat Statistik setiap triwulan, sehingga nama yang tercatat pada periode sebelumnya belum tentu masih ada pada periode ini.
Satu hal yang perlu diluruskan: untuk periode Oktober–Desember 2026, pemerintah baru mengumumkan alokasi beras 30 kilogram. Bantuan minyak goreng 2 liter yang sempat menyertai penyaluran pada periode sebelumnya belum diumumkan untuk periode ini. Warga diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang menyebut jadwal atau tambahan bantuan lain tanpa rujukan resmi.
Di luar bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan beras bersubsidi untuk menjaga harga di pasaran. Menurut Zulkifli, masyarakat bisa membeli beras dengan harga Rp12.500 per kilogram berkat subsidi Rp2.500 per kilogram dari pemerintah.
Bagi keluarga yang sudah menerima undangan dari desa atau kelurahan, siapkan KTP dan kartu keluarga saat pengambilan, dan datang sesuai jadwal yang tertera agar antrean tidak menumpuk. Penyaluran bantuan pangan ini dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2026.
Sumber: Detikcom via mediakompeten.co.id, Siaran Pers Kemenko Pangan No. 319/SES.M.PANGAN/S-P/10/2026
