Oktober 2026 tinggal hitungan hari, tetapi Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp900 ribu yang dijadwalkan cair pada triwulan IV 2026 belum juga masuk ke rekening pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penyaluran belum dimulai karena aspek teknisnya masih disiapkan.
Kepastian itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia menyebut Kemnaker masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan mekanisme penyaluran BSU tahun ini.
“Kami masih menyiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Yassierli seperti dikutip Antara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana BSU triwulan IV 2026 pada akhir September lalu. Bantuan itu menyasar 13,3 juta pekerja untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Setiap penerima dijadwalkan mendapat Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya Rp900 ribu.
Namun hingga akhir Oktober, belum ada tanggal resmi kapan pencairan dimulai. Penyaluran diperkirakan berlangsung pada November atau Desember 2026. Berkaca pada penyaluran tahun lalu yang dilakukan bertahap, tanggal dana masuk ke rekening bisa berbeda-beda antar pekerja, termasuk bagi yang mengambil lewat kantor pos.
Regulasi penyaluran juga belum rampung. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar BSU tahun lalu tercatat belum diubah. Regulasi itulah yang memuat syarat penerima dan besaran bantuan.
Artinya, syarat resmi BSU 2026 belum dikonfirmasi pemerintah. Sebagai acuan, berikut kriteria yang berlaku pada penyaluran tahun lalu berdasarkan Permenaker 5/2025:
- Pekerja atau buruh.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga April.
- Mempunyai gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Kriteria di atas masih bersifat acuan. Pekerja diminta menunggu ketentuan resmi 2026 sebelum menyimpulkan status kepesertaannya. Pada pola penyaluran sebelumnya, data penerima bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diproses dan diverifikasi sesuai regulasi.
Di tengah penantian itu, Kemnaker mengingatkan pekerja agar waspada terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan BSU. Tautan semacam itu banyak beredar lewat pesan berantai WhatsApp maupun pesan langsung, meminta data pribadi dengan iming-iming pencairan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan masyarakat tidak boleh mudah percaya pada informasi dari luar kanal resmi. Ia meminta pekerja tidak menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
“Jangan mudah percaya informasi di luar kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan, dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal,” kata Indah dalam keterangan Biro Humas Kemnaker, Senin (26/10/2026).
Kanal resmi yang ditunjuk Kemnaker untuk memantau informasi BSU adalah situs bsu.kemnaker.go.id. Namun situs tersebut masih belum bisa diakses saat kabar terbaru ini ditulis. Pekerja juga bisa memantau pengumuman lewat akun Instagram resmi @kemnaker dan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya tetap sesuai.
Singkatnya, BSU Rp900 ribu belum cair bukan karena dibatalkan, melainkan karena penyalurannya masih disiapkan. Selama belum ada pengumuman resmi soal tanggal dan syarat 2026, abaikan pesan yang mengklaim sudah ada jadwal pasti pencairan ataupun meminta NIK lewat tautan tak resmi.
Sumber: jawawa.id (mengutip detikFinance dan Antara), Kompas.com
