Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan aturan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Regulasi tersebut ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 732, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Artinya, setelah sempat menjadi tanda tanya selama berbulan-bulan, syarat resmi penerima BSU 2026 kini sudah memiliki dasar hukum yang jelas.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang keberlanjutan aktivitas ekonomi. “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (29/10/2026).
Besaran bantuan yang ditetapkan tidak berubah dari rencana yang diumumkan pemerintah pada akhir September lalu. BSU diberikan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, sehingga totalnya Rp900.000 dan dibayarkan sekaligus dalam satu kali penyaluran. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permenaker tersebut, dengan catatan penyaluran tetap mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran Kemnaker.
Lalu, siapa yang berhak menerima? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan harus merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026, serta menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Gaji yang menjadi acuan adalah gaji terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data lembaga tersebut. Komponen yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap, bukan penghasilan lain di luar laporan tersebut.
Ada satu ketentuan yang patut dicermati pekerja di kota-kota besar. Bagi pekerja yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp3,5 juta, batas gaji disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Bagi wilayah yang tidak menetapkan UMK, batasnya mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Dampaknya, pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta belum tentu gugur. Lampiran regulasi itu, misalnya, menetapkan batas maksimal upah Rp5,8 juta untuk seluruh wilayah DKI Jakarta, Rp6 juta untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Rp5,9 juta untuk Kabupaten Karawang, serta Rp5,4 juta untuk Kota Batam. Selama gaji masih berada dalam batas yang berlaku di wilayah kerjanya dan syarat lain terpenuhi, pekerja tersebut tetap berpeluang menjadi penerima.
Sebaliknya, ada kelompok yang secara tegas dikecualikan. BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Satu hal yang masih harus ditunggu adalah tanggal pasti pencairan. Kemnaker melalui akun Instagram resminya pada Kamis (29/10/2026) menyebut rencana pencairan berada pada rentang November hingga Desember 2026, tanpa menetapkan tanggal spesifik. Pekerja disarankan memantau kanal resmi Kemnaker, termasuk laman bsu.kemnaker.go.id, dan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya sudah sesuai dengan laporan pemberi kerja.
Kemnaker juga kembali mengingatkan agar pekerja tidak mudah percaya pada tautan pendaftaran BSU yang beredar lewat pesan berantai. BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri melalui tautan pihak ketiga, dan data pribadi seperti NIK serta kode OTP tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak dikenal.
Terbitnya Permenaker 16/2026 ini sekaligus memperbarui kabar sebelumnya yang menyebut regulasi penyaluran BSU 2026 belum rampung. Kini, syarat, batas gaji, dan besaran bantuan sudah ditetapkan secara resmi — yang tersisa adalah pengumuman teknis jadwal pencairan dari pemerintah.
Sumber: JDIH Kemnaker (jdih.kemnaker.go.id) — Permenaker Nomor 16 Tahun 2026; Biro Humas Kemnaker, siaran pers Kamis (29/10/2026). https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/3117/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-16-tahun-2026
